Mendag: Negara G20 Sepakat Tolak Pangan Jadi Alat Tekanan Geopolitik

Menteri Perdagangan Budi Santoso menyampaikan hasil Pertemuan Menteri Perdagangan G20 (G20 Trade Ministers' Meeting) di Milwaukee, Wisconsin, Amerika Serikat, yang menegaskan penolakan terhadap upaya menjadikan pangan sebagai alat tekanan geopolitik. Ia menyebut pangan menyangkut kelangsungan hidup sehingga penggunaannya sebagai instrumen tekanan tidak dapat dibenarkan.

Dalam pertemuan itu, para menteri G20 termasuk Indonesia juga membahas penyelesaian isu kelebihan kapasitas produksi (excess capacity), praktik kerja paksa, serta aturan tarif Most Favored Nation (MFN) di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Budi menekankan bahwa penilaian soal excess capacity harus didasarkan pada bukti spesifik tiap sektor, bukan sekadar label politik, mengingat setiap sektor memiliki siklus produksi dan struktur rantai pasok yang berbeda.

Terkait prinsip MFN, Budi menegaskan pentingnya WTO mempertahankan prinsip tersebut dalam sistem perdagangan multilateral demi menjaga kepastian dan sikap nondiskriminatif dalam perdagangan internasional, termasuk dalam penyederhanaan negosiasi tarif.

Mengenai isu kerja paksa, Indonesia menegaskan komitmen penghapusannya sebagai bagian dari perlindungan hak pekerja, yang telah diwujudkan antara lain lewat ratifikasi sembilan dari sepuluh Konvensi Fundamental ILO dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 9 Tahun 2026 yang melarang impor barang hasil kerja paksa. Komitmen serupa juga tercantum dalam perjanjian kemitraan ekonomi Indonesia dengan EFTA maupun dengan Uni Eropa.

Sumber: ANTARA News