Pemerintah Pertimbangkan Moratorium Pembangunan Smelter Nikel Setengah Jadi

Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengumumkan pertimbangan untuk menerapkan moratorium (pembatasan) pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian nikel yang menghasilkan produk setengah jadi. Langkah ini diambil mengingat meningkatnya risiko kelebihan pasokan nikel di pasar global.

Bahlil menjelaskan bahwa sebagian besar smelter yang operasional saat ini masih menghasilkan produk setengah jadi dengan tingkat hilirisasi 50-60 persen. Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah karena pasokan nikel telah melampaui kebutuhan pasar. Kelebihan pasokan nikel mencapai sekitar 2,5 juta ton, yang memberikan tekanan signifikan terhadap harga nikel di pasar dunia.

Menurut Menteri Bahlil, pemerintah sedang mengkaji ulang arah pengembangan industri nikel nasional untuk memilih sektor mana yang perlu dilanjutkan dan sektor mana yang perlu dibatasi. Produk nikel setengah jadi utama di Indonesia antara lain feronikel, nickel pig iron (NPI), nickel matte, dan mixed hydroxide precipitate (MHP).

Menurut Bahlil, kebijakan moratorium terutama akan dipertimbangkan jika kelebihan pasokan produk setengah jadi telah terjadi di pasar global. Sebaliknya, pemerintah akan memberikan dukungan lebih besar kepada industri yang mampu menghasilkan produk hilir secara langsung, sehingga dapat mengubah struktur ekonomi nasional menuju hilirisasi yang lebih tinggi.

Sumber: ANTARA News