Puan Kampanyakan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Keadilan Sosial Ekonomi

Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan gagasan mendasar bahwa tata kelola pemerintahan yang baik haruslah tata kelola pemerintahan yang adil. Pernyataan ini disampaikan dalam pidatonya saat menghadiri Sidang Umum Ke-153 Inter-Parliamentary Union (IPU) di Arusha International Conference Centre, Tanzania.

Menurut Puan, demokrasi harus memberikan kemampuan nyata kepada masyarakat untuk turut menentukan arah kebijakan, memperoleh bagian yang adil dari kemajuan, serta meningkatkan kualitas kehidupan mereka. Dia menilai bahwa pemerintahan yang efisien, tertib, transparan, dan efektif tetap penting, tetapi merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih besar dalam mewujudkan keadilan.

Puan menegaskan bahwa ukuran keberhasilan suatu negara bukan hanya pertumbuhan ekonomi, prosedur administratif, atau kecanggihan kelembagaan, tetapi juga peningkatan kapasitas rakyat untuk menentukan masa depan mereka sendiri.

Menurut pandangannya, tata kelola pemerintahan yang adil harus memperluas partisipasi dan kontrol publik, memperkuat akuntabilitas kekuasaan, mencegah konsentrasi kekayaan dan pengaruh pada segelintir orang, melindungi kedaulatan nasional, serta memastikan kekayaan dan sumber daya dimanfaatkan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat.

Puan mengamati bahwa sejarah telah menunjukkan bahwa kekuatan ekonomi dapat berubah menjadi kekuatan politik yang digunakan untuk melanggengkan ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Akibatnya, demokrasi politik tidak akan pernah benar-benar substansif jika kekuatan ekonomi terkonsentrasi pada segelintir orang.

Dalam konteks tersebut, Puan menilai parlemen memiliki posisi strategis sebagai jembatan antara kedaulatan rakyat dan kekuasaan negara. Legitimasi demokrasi harus terus diperbarui melalui keputusan negara yang adil, transparan, dan akuntabel, serta memberikan hasil nyata bagi rakyat.

Sumber: ANTARA News