BPK Identifikasi Permasalahan Pengelolaan Keuangan Negara Senilai Rp49,28 Triliun

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) mengungkapkan hasil investigasi komprehensif terhadap pengelolaan keuangan negara dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2026. Total nilai permasalahan yang teridentifikasi mencapai Rp49,28 triliun, mencakup berbagai aspek pengelolaan dana publik di tingkat pusat dan daerah.

Anggota VI BPK Fathan Subchi menjelaskan bahwa dari total permasalahan tersebut, sebesar Rp1,80 triliun telah berhasil dikembalikan ke kas negara, pemerintah daerah, dan badan usaha milik daerah selama periode pemeriksaan berlangsung. Pencapaian ini mencakup pengembalian sebesar Rp740,93 miliar di tingkat pemerintah daerah dan BUMD.

Pemeriksaan mencakup 762 Laporan Hasil Pemeriksaan dengan fokus pada sektor pendidikan, layanan kesehatan, dan penerimaan daerah. BPK menemukan permasalahan dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) pada 288 pemerintah daerah, masalah pembayaran iuran BPJS yang tidak berbasis data kepesertaan yang valid, dan sub-optimal pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Sumber: ANTARA News