Indonesia Jalin Aliansi Pertahanan Badr dengan Turki, Qatar, dan Pakistan
Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh memuji penandatanganan Memorandum Badr antara Indonesia, Turki, Qatar, dan Pakistan sebagai peluang besar untuk memperkuat industri pertahanan nasional. Kesepakatan tersebut ditandatangani pada 21 Oktober oleh pejabat pertahanan keempat negara di Doha, Qatar, dan dirancang untuk mendorong kerja sama dalam produksi militer, penguatan kapabilitas militer, serta kolaborasi dalam pelatihan dan penelitian pengembangan militer teknis.
Menurut legislator dari Komisi I DPR, kerja sama yang tertuang dalam Memorandum Badr, yang berarti bulan purnama, dapat memberikan manfaat strategis bagi Indonesia melalui penguatan industri pertahanan, pengembangan teknologi militer, serta perluasan kemitraan dengan negara-negara mitra yang memiliki kapabilitas pertahanan kuat.
Keempat negara memiliki kesempatan untuk memanfaatkan kesepakatan ini dalam memperluas program latihan dan pelatihan militer bersama, meningkatkan pertukaran pengetahuan, serta melakukan kolaborasi penelitian dan pengembangan teknologi pertahanan yang relevan dengan kebutuhan regional. Keterlibatan investor dari negara-negara anggota juga dapat membuka peluang pengembangan fasilitas produksi, riset teknologi, serta kerja sama industri yang memberikan nilai tambah ekonomi bagi perekonomian nasional masing-masing.
Implementasi kerja sama pertahanan ini harus diarahkan pada penguatan kemampuan produksi dalam negeri, peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pertahanan, serta pengembangan teknologi yang dapat mendukung kebutuhan pertahanan dalam jangka panjang. Legislator menekankan bahwa setiap kerja sama pertahanan harus memberikan manfaat nyata bagi kepentingan nasional Indonesia dan kesejahteraan masyarakat.
Wakil Menteri Pertahanan RI Yusuf Jauhari, Menteri Pertahanan Nasional Turki Yasar Guler, Wakil Perdana Menteri dan Menteri Negara untuk urusan Pertahanan Qatar Sheikh Saud bin Abdulrahman bin Hasan Al Thani, dan Menteri Pertahanan Pakistan Khawaja Muhammad Asif menjadi penandatangan resmi kesepakatan tersebut.
Sumber: ANTARA News