BSKDN Kemendagri Perkuat Penyusunan Kajian Strategis Berbasis Permasalahan Lapangan

Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri mengadakan kegiatan sinergi program kerja pemerintahan dalam negeri untuk memperkuat proses penjaringan isu-isu strategis tahun 2027. Sekretaris BSKDN menekankan bahwa penjaringan isu strategis tidak boleh sekadar menjadi rutinitas administratif atau pengumpulan daftar permasalahan, melainkan harus mampu mengidentifikasi akar masalah, memahami dampaknya, dan menentukan pilihan kebijakan yang dapat diterapkan.

Kegiatan tersebut melibatkan koordinasi antara unit kerja Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi persoalan prioritas yang membutuhkan solusi kebijakan. BSKDN menyadari bahwa persoalan pemerintahan kerap saling berkaitan, sehingga penyusunan kajian perlu memperhatikan keterkaitan antarurusan dan melibatkan berbagai pihak terkait.

Pembahasan kajian strategis perlu didukung oleh data yang dapat dipertanggungjawabkan, hasil evaluasi, temuan lapangan, serta pengalaman pelaksanaan kebijakan sebelumnya. Dengan dasar tersebut, BSKDN dapat menyusun rekomendasi yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi nyata di lapangan. Staf khusus menteri mengingatkan bahwa kajian tidak boleh berhenti pada pembahasan konseptual, tetapi harus menghasilkan masukan konkret bagi pengambilan keputusan.

Dari perspektif perencanaan pembangunan nasional, perencanaan ahli muda Kementerian PPN Bappenas menyoroti pentingnya menyelaraskan program Kemendagri dengan prioritas pembangunan nasional, termasuk mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada tahun 2029. BSKDN diharapkan mampu menghasilkan kajian dan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kontribusi Kemendagri terhadap pencapaian target pembangunan.

Sumber: ANTARA News