Kementerian Kelautan dan Perikanan Siapkan 1.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada 2027

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengumumkan target ambisius untuk membangun 1.000 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) pada tahun 2027 sebagai bagian dari strategi peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir Indonesia. Persiapan dilakukan melalui survei mendalam melibatkan 3.500 peserta yang akan mengidentifikasi lokasi optimal di 37 provinsi.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menekankan bahwa survei calon lokasi KNMP harus didasarkan pada kebutuhan nyata masyarakat pesisir, bukan sekedar kelengkapan administrasi atau kesiapan fisik pembangunan. Pendekatan berbasis kebutuhan ini dirancang untuk memastikan setiap Kampung Nelayan yang dibangun benar-benar mengalami dampak positif.

Tim survei diminta untuk melakukan identifikasi komprehensif terhadap permasalahan masyarakat pesisir. Isu-isu yang perlu dipelajari mencakup beban biaya operasional melaut yang tinggi, hambatan akses pemasaran hasil tangkapan, ketergantungan nelayan terhadap sistem penghubung ke tengkulak (intermediaries), dan berbagai tantangan sosial ekonomi lainnya.

Trenggono menyampaikan bahwa program KNMP merupakan respons pemerintah terhadap kesenjangan dalam dukungan infrastruktur antara sektor perikanan dan pertanian. Sementara sektor pertanian telah menerima investasi infrastruktur komprehensif seperti irigasi, sarana produksi, dan fasilitas pengolahan hasil panen selama puluhan tahun, sektor perikanan masih menghadapi keterbatasan mendasar yang menghambat produktivitas.

Menurut Menteri, nelayan umumnya memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung efisiensi operasional melaut daripada fasilitas hunian pribadi. Infrastruktur yang baik dapat menurunkan biaya operasional dan meningkatkan akses ke pasar, yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan keluarga nelayan.

Evaluasi program pembangunan model Kampung Nelayan Modern sebelumnya menunjukkan hasil yang menjanjikan, dengan peningkatan pendapatan nelayan melebihi 50 persen. Kesuksesan ini menjadi landasan KKP untuk memperluas program melalui inisiatif KNMP 1.000 kampung.

Menteri menekankan pentingnya pendekatan yang disesuaikan dengan karakteristik lokal. Setiap wilayah memiliki profil perikanan, kondisi geografis, dan dinamika sosial ekonomi yang unik, sehingga solusi pembangunan tidak dapat menggunakan template seragam. Tim juga diminta melibatkan berbagai stakeholder pesisir seperti nelayan kecil, awak kapal, perempuan pesisir, pengolah ikan, dan pedagang untuk memperoleh gambaran menyeluruh.

Aspek survei mencakup evaluasi rantai pemasaran, ketersediaan bahan bakar minyak (BBM), kebutuhan es, fasilitas penyimpanan ikan yang layak, serta kesesuaian sarana pendukung dengan kapasitas kapal penangkap ikan di setiap lokasi.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif mengkonfirmasi bahwa pembekalan 3.500 peserta survei telah dilaksanakan melalui platform daring pada 27-29 Oktober 2026. Peserta berasal dari institusi akademik, lembaga swadaya masyarakat lokal, politeknik kelautan dan perikanan, serta unit pelaksana teknis di berbagai pelabuhan perikanan nasional.

Kegiatan survei dan penilaian calon lokasi KNMP 2027 akan berlangsung hingga pertengahan Desember 2026. Penilaian mencakup berbagai dimensi seperti kebutuhan masyarakat yang spesifik, potensi perikanan lokal, kesiapan lahan, akses ke pasar penjualan, dan ketersediaan infrastruktur pendukung. Sebanyak 1.000 lokasi ditargetkan siap mendapatkan rekomendasi untuk dimulainya pembangunan pada tahun 2027.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penyiapan dan Perencanaan Calon Lokasi KNMP 2027 menegaskan bahwa usulan dari pemerintah daerah maupun kehadiran tim survei di suatu wilayah belum berarti lokasi tersebut otomatis ditetapkan sebagai lokasi pembangunan KNMP.

Sumber: ANTARA News